Internal BUMN Ganjal RUU BPJS

Pengesahan Rancangan Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kendalanya bukan persoalan intervensi pihak asing. Internal pemerintah terutama empat penyelenggara jaminan sosial (Jamsos) yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi kendala karena terjadi perbedaan pandangan dan menyikapi masalah transformasi empat kelembahaan jamsos tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Rieke Dyah Pitaloka menyatakan empat BUMN Jamsos belum sepakat tentang proses transformasi kelembagaan Jamsostek, Asabri, Taspen hingga Askes. “Jadi (RUU BPJS belum disahkan) karena belum ada kesepahaman dari pemerintah,” kata dia usai diskusi Berantas Mafia Pajak dan Pornografi Keuangan Negara di UC UGM, Jumat (29/7).

Menurut dia keliru pendapat bahwa kepentingan asing menjadi kendala pengesahan RUU BPJS. “Saya bisa memastikan tidak ada kaitan dengan kepentingan asing,” ujar dia.

Menurut dia yang mengganjal dalam pembahasan RUU BPJS pada pasal transformasi kelembagaan 4 BUMN. Idealisme RUU BPJS menjadikan Jamsos profesional manajemen, tidak bersifat mencari untung dari anggota asuransi, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

Selama ini uang asuransi milik sistem buruh, pegwai negeri sipil, tentara dan polisi dikelola oleh empat BUMN Jamsos. Jika orientasinya profit, keuntungan bisnis bukan sebagai keuntungan perusahaan Jamsos melainkan hak anggota Jamsos. Yang terjadi kebalikannya, sehingga Jamsos masuk kategori salah kelola.

Dia mencontohkan buruh mendapatkan dana jaminan sosial Rp 67.000 per bulan, bandingkan pendapat direksi pengelola dan Jamsos yang bisa menikmati hasil pengelolaan dana hingga Rp 40 miliar per bulan.

Dengan keuntungan besar yang bisa dinikmati manajemen Jamsos, menurut Rieke, ini menjadi isu peka ketika berbicara landasan undang-undang yang mengatur transformasi dana Rp 190 triliun dari empat BUMN Jamsos. “Saya mengerti tkanan untuk tuntasnya RUU ini sudah disuarakan banyak pihak dan hendaknya jangan berhenti, perlu dikawal terus,” kata dia.

Berdasarkan jadwal yang disepakati DPR dan pemerintah, RUU BPJS seharusnya disahkan 22 Juli, dengan alasan untuk koordinasi internal pemerintah, terutama delapan menteri terkait Jamsos.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menyatakan masyarakat harus mengawal dan mengawasi penyelenggaraan Jamsos, jangan sampai bocor atau dikorupsi.

Sumber: Pikiran Rakyat

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to Facebook Post to Google Buzz Post to LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


1 + = seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.