Jamkesnas Menyeluruh 2014

Pemerintah harus siapkan Rp4,6 triliun per tahun

R. Fitriana; Bisnis Indonesia

JAKARTA: Jaminan kesehatan nasional (jamkesnas) akan direalisasikan secara nasional dan diterima oleh seluruh masyarakat pada 2014, setelah sebelumnya diterapkan secara bertahap.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sjafii Ahmad menyatakan jamkesnas akan menjadi langkah awal dari realisasi program sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

“Pada 2014, semua jaminan kesehatan yang ada selama ini akan terlayani seluruhnya dalam mekanisme pelayanan yang sama melalui satu lembaga pengelola,” katanya di sela-sela Rakernas DJSN, Selasa.

Dia menyebutkan nilai atau besaran dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan jamkesnas tersebut masih dalam perhitungan, yakni dengan menggunakan ketentuan lama sebesar Rp5.000 per orang per bulan atau lebih besar lagi.

Menurut Sjafii, pemerintah setiap tahun menganggarkan dana untuk kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sekitar Rp4,6 triliun yang akan dialokasikan untuk 76,4 juta orang atau setiap orang dijamin dana Rp5.000 per bulan.

“Untuk nilai dana jamkesnas bagi setiap warga bisa ditetapkan sebesar Rp75.000 per tahun, atau naik dibandingkan dengan saat ini yang hanya Rp60.000 per tahun,” jelasnya.

Naiknya nilai jaminan tersebut disebabkan adanya perbaikan pelayanan terhadap warga miskin dan tidak mampu, apalagi nantinya terlayani juga untuk warga yang hampir miskin.

“Tidak hanya BPS [Badan Pusat Statistik] yang akan menetapkan sasaran dari jamkesnas tersebut, pemerintah daerah juga akan membuat daftar masyarakat yang berhak mendapatkan jamkesnas, termasuk rukun warga dan rukun tetangga,” tuturnya.

Dia mengatakan langkah selanjutnya jika jamkesnas tersebut sudah direalisasikan adalah membuat kebijakan mengenai pengelola jaminan hari tua, jaminan kerja/jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

Program prioritas

Dalam kesempatan yang sama, anggota DJSN Djoko Sungkono menjelaskan menempatkan jaminan kesehatan sebagai prioritas pelayanan kepada masyarakat dikarenakan sangat diperlukan dibandingkan dengan jaminan sosial lainnya.

Selain itu, lanjutnya, ada sejumlah daerah yang sudah menyelenggarakan jaminan kesehatan sendiri bagi warganya, terutama untuk yang miskin dan tidak mampu.

Djoko mencontohkan di Jembrana di Bali, Kota Solo, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatra Selatan.

“Jaminan kesehatan yang dilakukan di daerah-daerah itu memang tidak gratis 100%, melainkan ada subsidi silang di antara warga yang mampu dan tidak mampu, sehingga terlaksana sistem jaminan kesehatan yang lebih mudah dan murah,” paparnya.

Seusai rakernas, kemarin, DJSN mendesak penerbitan Undang-Undang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) pada 2010 sebagai amanat lanjutan pelaksanaan UU No. 40/2004 tentang SJSN.

Pasalnya, dengan adanya UU BPJS, maka ada landasan hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial yang kini sudah beroperasi, yakni PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri dan PT Taspen, serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

Sjafii menyatakan selama ini seluruh penyelenggara jaminan sosial menyatakan telah menjalankan sembilan prinsip SJSN, tapi dalam kenyataannya hal tersebut masih diperdebatkan.

“Dengan berdasarkan pada UU BPJS itu, maka ada berbagai kemungkinan dalam membentuk badan pengelola, bisa kelima badan tersebut melaksanakan lima program jaminan karena segmen berbeda atau melebur menjadi satu badan,” tuturnya.

Kelima program jaminan tersebut, kata Sjafii, adalah jaminan kesehatan (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pekerja/pensiun (JP).

(rochmad.fitriana@bisnis.co.id)

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to Facebook Post to Google Buzz Post to LinkedIn

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


one + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.