Jasa Raharja: Penyelenggara Asuransi Sosial Yang Tertinggal

Sebuah pandangan pribadi…

Social security is a system for providing income security to deal with the contingency risks of life; sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death; the provision of medical care, and the provision of subsidies for families with children”.[1]

Prolog

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satuya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang dimanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952.

Pada dasarnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.[2]

Sejalan dengan beberapa ketentuan tersebut, MPR RI dalam Tap MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu dan ditindaklanjuti pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU ini menetapkan beberapa penyelenggara yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari 4 (empat) BUMN yang bergerak di bidang usaha asuransi sosial, yaitu PT. Askes, PT. Asabri, PT. Jamsostek dan PT. Taspen[3] yang nantinya akan diserahkan pengelolaan program: a.) jaminan kesehatan; b.) jaminan kecelakaan kerja; c.) jaminan hari tua; d.) jaminan pensiun dan e.) jaminan kematian[4] (JK, JKK, JHT, JP dan JKm).

Dalam konteks perasuransian, keempat BPJS yang ditunjuk di atas masuk dalam Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI). Namun mengingat terdapat 5 (lima) perusahaan BUMN yang masuk dalam AAJSI, maka muncul sebuah pertanyaan, mengapa PT. Jasa Raharja tidak turut serta dimasukkan menjadi salah satu BPJS? Apakah hal tersebut disebabkan dalam prakteknya Jasa Raharja tidak memenuhi prinsip-prinsip SJSN, sehingga dianggap tidak kompeten untuk menjadi BPJS? Ataukah karena PT. Jasa Raharja hanyalah perusahaan asuransi sosial, bukan jaminan sosial, yang khusus menangani perihal kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan saja, sementara salah satu program yang dijamin dalam UU SJSN adalah jaminan kecelakaan kerja? Mari kita kaji…

Sekilas Tentang

PT. Jasa Raharja (Persero) didirikan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pendirian Perseroan dilaksanakan dengan Anggaran Dasar PT. Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akte Notaris Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akte Notaris Nomor 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akte Notaris Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa perusahaan asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994 PT. Jasa Raharja melepaskan usaha non-wajib dan surety bond (komersial) dan kembali hanya menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 1964 jo. PP nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jasa Raharja dan Prinsip-prinsip SJSN

Dalam Pasal 4 UU SJSN disebutkan “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a.) kegotong-royongan; b.) nirlaba; c.) keterbukaan; d.) kehati-hatian; e.) akuntabilitas; f.) portabilitas; g.) kepesertaan bersifat wajib; h.) dana amanat; i.) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Lebih lanjut, hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan praktek yang ada di Jasa Raharja saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)      Kegotong-royongan; prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit.

Dalam prakteknya, ketika ada yang mengalami kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja memberikan santunan kepada setiap pengguna jasa angkutan umum, pemilik dan pengendara kendaraan bermotor, bahkan untuk pengguna jalan raya yang tidak membayar iuran sekalipun.

b)      Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas; prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengolalaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survey Integritas Sektor Publik Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2009, Jamsostek dan Jasa Raharja masing-masing menduduki urutan ke-5 dan ke-15 sebagai Lembaga/Instansi dengan Integritas Tertinggi. Hal tersebut sedikit banyak membuktikan kredibilitas Jamsostek dan Jasa Raharja dalam penerapan prinsip ini.

c)      Portabilitas; jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan, meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi sosial yang berskala nasional pun sudah mengacu pada prinsip ini, mengingat siapa pun penduduk yang mengalami kecelakaan lalu lintas akan tetap mendapatkan santunan (manfaat), tanpa memandang apa pun pekerjaannya dan dimana domisilinya.

d)     Kepesertaan yang bersifat wajib; dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta, walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.

Pada dasarnya kepesertaan di Jasa Raharja bersifat wajib, mengingat dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 jo. PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 tahun 1964 jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengamanahkan kepada Jasa Raharja untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membayar santunan melalui dua sumber. Pertama, pengutipan iuran wajib (premi)  dari setiap penumpang alat angkutan umum baik di darat, laut, udara, sungai, danau dan penyeberangan yang besarannya sudah disatukan dengan ongkos atau tiket. Kedua, pengutipan SWDKLLJ (premi) dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK setiap tahunnya di Kantor SAMSAT seluruh Indonesia.

Sementara, beberapa prinsip dalam SJSN yang mungkin belum diterapkan oleh Jasa Raharja adalah:

a)      Nirlaba;

b)      Dana amanat; dan

c)      Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sebenarnya prinsip-prinsip itulah yang sampai saat ini masih menjadi polemik, karena baik Jasa Raharja maupun BPJS lainnya pun belum dapat dianggap memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Hal ini disebabkan karena Jasa Raharja dan keempat BPJS lainnya masih berbentuk PT. Persero (BUMN). Meskipun melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Askes, Asabri, Jamsostek dan Taspen tidak lagi berkewajiban untuk menyetorkan/membayar dividen kepada Pemerintah, namun tetap saja hal itu tidak dapat menjamin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menjadi nirlaba, karena sifatnya yang sementara dan dapat berubah melalui RUPS yang serupa. Masalah lainnya adalah, keputusan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi berkewajiban untuk membayar dividen, justru malah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, karena BUMN yang memperoleh laba wajib menyetor deviden kepada negara.

Peluang dan Rekomendasi

Persatuan Aktuaris Indonesia atas nama Kasir Iskandar, M.Sc., FSAI, dalam keterangan tertulisnya berpendapat bahwa “….Yang agak mendekati syarat untuk dikategorikan sebagai asuransi sosial sesuai prinsip asuransi sosial di Indonesia adalah PT. Asuransi Jasa Raharja dan PT. Jamsostek[5]. Bahkan dalam pembayaran manfaat pelayanan kesehatan, BPJS (jaminan kesehatan) melakukan koordinasi dengan badan penyelenggara lainnya (seperti PT. Jasa Raharja untuk kecelakaan lalu lintas) dengan menggunakan prinsip indemnitas (jumlah total penggantian biaya pelayanan kesehatan tidak melebihi jumlah biaya pada fasilitas kesehatan (incurred cost) berdasarkan tarif yang telah ditetapkan[6].

Mengacu pada pendapat dan pernyataan tersebut di atas, serta perbandingan antara prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan SJSN dengan praktek yang diselenggarakan oleh Jasa Raharja yang telah kita lakukan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa sebenarnya Jasa Raharja layak untuk menjadi BPJS, bahkan tersirat dinyatakan sebagai badan penyelenggara. Terlebih lagi wacana yang berkembang saat ini adalah nantinya penyelenggaraan SJSN akan mengacu pada sistem by program, dalam arti nantinya masing-masing BPJS akan menyelenggarakan 1 (satu) program jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Jika itu benar, maka SJSN masih kekurangan 1 (satu) badan penyelenggara dan daripada membentuk badan baru untuk sektor informal atau lainnya, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit (seperti yang pernah mengemuka saat penyusunan RUU SJSN), akan lebih baik jika menggunakan badan yang sudah ada, cukup berpengalaman dan jelas track record-nya, yaitu Jasa Raharja.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang” jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU/III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, membuka peluang untuk dibentuk badan penyelenggara lain diluar yang telah ditentukan oleh UU SJSN. Pembentukan BPJS lain ini pun harus dengan UU dan hal itu dapat dilakukan dengan memasukkan Jasa Raharja sebagai BPJS dalam RUU BPJS yang dalam waktu dekat ini akan dibahas oleh DPR.

Memang penyelenggaraan dengan sistem by program menuai protes dikalangan BPJS itu sendiri, mungkin karena masih ada yang tidak rela untuk melepaskan program yang sudah sejak lama diselenggarakannya dan ada juga yang terkesan “tidak mau melayani seluruh rakyat”, khususnya rakyat miskin dan tidak mampu. Namun mengingat jaminan sosial adalah program publik untuk seluruh rakyat, maka penyelenggaraannya akan lebih efektif jika by program, entah itu dari sisi pengawasan, keterbukaan, kehati-hatian dan prinsip-prinsip manajemen lain maupun yang ada di UU SJSN itu sendiri.

Terkait hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat agar nantinya: PT. Askes (Persero) menyelenggarakan program JK untuk seluruh penduduk, PT. Asabri (Persero) menyelenggarakan program JKm untuk seluruh penduduk, PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan program JHT untuk seluruh penduduk, PT. Taspen (Persero) menyelenggarakan program JP untuk seluruh penduduk dan PT. Jasa Raharja (Persero) menyelenggarakan program JKK untuk seluruh penduduk. Tetapi sistem ini akan lebih efektif lagi jika disertai dengan perubahan nama badan, contoh: nama PT. Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Jaminan Kesehatan, nama PT. Asabri (Persero) berubah menjadi BPJS Jaminan Kematian, nama PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Jaminan Hari Tua, nama PT. Taspen (Persero) berubah menjadi BPJS Jaminan Pensiun dan nama PT. Jasa Raharja (Persero) berubah menjadi BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana nantinya dengan karyawan yang sudah terlebih dahulu menangani program JPK, JKK dan JKm di Jamsostek dan Asabri? Sebenarnya dapat saja dilakukan transfer pegawai, dalam arti pegawai Jamsostek dan Asabri yang sudah berpengalaman dalam menangani penyelenggaraan program JK ditransfer menjadi pegawai Askes; pegawai Jamsostek dan Asabri yang sudah berpengalaman dalam menangani penyelenggaraan program JKK ditransfer menjadi pegawai Jasa Raharja; dan pegawai Jamsostek yang sudah berpengalaman dalam menangani penyelenggaraan program JKm ditransfer menjadi pegawai Asabri. Memang hal ini kontroversial, ekstrim dan dapat menuai protes dari berbagai pihak, terlebih lagi dari segi jabatan yang sudah diemban oleh masing-masing individu pada posisi-posisi di atas di masing-masing BPJS, namun jika kita ingin tetap menyatakan bahwa SJSN sebagai program publik maka seharusnya kebijakan yang diambil pun haruslah kebijakan publik, dalam arti bahwa kebijakan yang diambil haruslah yang lebih berpihak pada (kesejahteraan) rakyat.

Terlepas dari itu semua, SJSN pun tidak akan dapat berjalan tanpa adanya UU yang mengatur tentang BPJS (UU BPJS) dan peraturan perundang-undangan lainnya (PP dan Perpres terkait UU SJSN). Saat ini kita tinggal berharap pada komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk menyelenggarakan amanah konstitusi (SJSN) ini dan DPR yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pengesahan UU BPJS. Jika memang kedua pihak di atas tidak serius bahkan tidak peduli, maka kita sebagai warga negara berhak dan wajib menuntut hak jaminan sosial (SJSN) yang penulis pandang akan lebih efektif dengan memberikan pressure dan moral force kepada kedua pihak tersebut.

Akhir kata, bangsa yang sesungguhnya dan layak disebut sebagai sebuah bangsa adalah bangsa yang memahami fungsi dan tugasnya sebagai bangsa/warga negara, yaitu dengan menuntut apa yang menjadi haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

? Terima kasih ?


[1] Standing, Guy. 2000. Unemployment and Income Security. Geneva: ILO.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

[3] Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

[4] Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

[5] Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU/III/2005, halaman 94.

[6] Naskah Akademik RUU SJSN tertanggal 23 Januari 2004, halaman 61.

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to Facebook Post to Google Buzz Post to LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


seven + = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.