Bedah Buku

Bedah Buku

Upcoming Events

  • No events in this location
  • 0 Komentar pada "Bedah Buku"

    1. KURNADI SS says:

      TENTU DIPERLUKAN TENAGA PROFESIONAL/POTENSIAL UNTUK MASA DEPAN.MOHON DIBUKA PENDAFTARAN SECARA ONLINE.TIM SELEKSINYA UNTUK SUPAYA MENGURANGI ADANYA KKN BAGAIMANA BILA KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI SETEMPAT.

    2. KURNADI SS says:

      SANGAT SETUJU.RUMAH SAKIT PEMERINTAH ITU MILIK PUBLIK, BUKAN MILIK DIREKTUR ATAU DOKTER SPESIALISNYA.BAGAIMANA TARIP TINDAKAN KEPERAWATANNYA?

    3. KURNADI SS says:

      DIREKSI PT JAMSOSTEK ITU DIBERI KESEMPATAN MENJABAT SELAMA DUA TAHUN SETELAH DISAHKANNYA UU BPJS,DALAM RANGKA TRANSFORMASI MENJADI BADAN NON PROFIT,JADI AKAN BERAHIR TAHUN 2013?

    4. Sadam says:

      Bagus untuk informasi

    5. KURNADI SS says:

      OBAT GENERIK SAJA ,JANGAN DIDOMINASI OBAT PATEN, UNTUK PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN JANGAN ADA LAGI ISTILAH DAN PROGRAM JAMKESMAS.OBAT GENERIK DISEDIAKAN BUMN BIDANG KESEHATAN, JANGAN DITENDERKAN.KEPERLUAN RS DAN PUSKESMAS DISEDIAKAN DINAN KESEHATAN PROPINSI/GUDANG OBAT FARMASI PEMERINTAH.KITA MAKLUM KEBUTUHAN KESEHATAN ITU BUKAN KEBUTUHAN POKOK,TAPI KEBUTUHAN DASAR DALAM PELAYANAN KESEHATAN.

    6. KURNADI SS says:

      PEROKOK BERAT ITU KAN SUDAH KECANDUAN BERAT ZAT ADIKTIF(UU KESEHATAN AYAT”SETAN”?).TAPI MEREKA ITU PENDUDUK INDONESIA JUGA YANG HARUS DIJAMIN KESEHATANNYA(MULAI 01.01.2214 UU BPJS) SIAPKAN SAJA DI TEMPAT FASILITAS UMUM ADA RUANGAN NYAMAN UNTUK “MENIKMATI” ZAT NIKOTIN ITU.JUGA DI RUMAH SAKIT ADA RUANGAN GEDUNG KHUSUS PENDERITA AKIBAT KERACUNAN ASAP ROKOK YANG DITANGANI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN SPESIALIS YANG BEKERJA SECARA TIM TERPADU.

    7. KURNADI SS says:

      DALAM TRANSFORMASI PT BERUBAH JADI BPJS,BAGAIMANA BILA SELURUH ASET KEUANGAN, BANGUNAN ALKES,PERSONIL-BOLEH MEMILIH PIDAH- JPK PT JAMSOSTEK OTOMATIS DISERAHKAN KEPADA BPJS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.PESERTA JPK PERUSAHAAN SEJAK UU BPJS BERLAKU,SEBAIKNYA JANGAN MENERIMA LAGI KEANGGOTAAN PROGRAM JPK,SERAKAN SAJA KEPADA PT.ASKES/BPJS KESEHATAN.PROGRAM PELAYANAN OPERASI JANTUNG,KANGKER DLL YG MENGUNTUNGKAN PESERTA JANGAN DIHAPUS,MALAH DIGATI 100% OLEH PT ASKES/BPJS KESEHATAN.

    8. KURNADI SS says:

      JUAL SAJA KE BUMN BIDANG FARMASI MISALNYA KE KIMIA FARMA YANG SUDAH BISNIS HILIR DI APOTEK,LABORATORIUM KLINIK DAN PBF FARMASI.KALAU BPJS KESEHATAN MAU BISNIS SENDIRI AKAN TERPECAH FOKUS MENGELOLA DANA AMANAH ITU.BUMN FARMASI AKAN MENJADI KUAT,AKAN MEMPRODUKSI OBAT GENERIK LEBIH BANYAK LAGI UNTUK KEBUTUHAN PUSKESMAS DAN RSU PEMERINTAH DISAMPING MENCETAK OBAT PATEN

    9. KURNADI SS says:

      MARI KITA HITUNG BERAPA HARI UNTUK RAPAT PERTEMUAN SUBTIM INTERNAL DALAM 6 BULAN KEDEPAN YAITU 180 HARI DIKURANGI SABTU,MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL(100 HARI), JADI TINGGAL 80 HARI KERJA.

    10. Roedy Boetar says:

      Like.

      Dear IJSI,

      Pls sent to us softcopy of PP No.53 Tahun 2012.

      Thank you b’fore.

      Rgds,
      Roedy B

    11. kurnadi s says:

      MUDAH-MUDAHAN NANTI PASEN/KELUARGA PASEN TIDAK SULIT LAGI MENCARI DIMANA RUMAH SAKIT YANG TEMPAT TIDURNYA MASIH KOSONG YANG SESUAI DENGAN PENYAKITNYA

    12. kurnadi s says:

      SEBELUM TERLAMBAT,SEGERA DIBUAT PP TENTANG PENGALIHAN ASET ITU.TERMASUK ASET APOTEK

    13. KURNADI SS says:

      APAKAH TIDAK SALAH TULIS WARTAWANNYA,…NANTINYA KAN jaminan pemeliharaan kesehatan diserahkan kepada BPJS KESEHATAN,sedangkan PT JAMSOSTEK menjadi BPJS KETENAGAKERJAAN yang juga akan mengelola JAMINAN PENSIUN

    14. KURNADI SS says:

      DENGAN TERBENTUKNYA BPJS KESEHATAN TINGKAT PUSAT,PROVINSI DAN KABUPATEN YANG MELAYANI KESEHATAN PENDUDUK INDONESIA DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH,TANPA MEMBEDAKAN PESERTA YANG MAMPU DAN TIDAK MAMPU,MAKA KALAU DISEDIAKAN ANGGARAN OLEH APBD UNTUK JAMINAN KESEHATAN BAGI ORANG MISKIN, SERAHKAN SAJA UANGNYA KEPADA BPJS KESE4HATAN.

    15. KURNADI SS says:

      KAPAN DITINDAKLANCUTI DI PROPINSI DAN KABUPATEN?

    16. KURNADI SS says:

      CSR ITU UANGNYA DARI MANA DAN MILIK SIAPA? KALAU BESARNYA 6% DARI PAJAK YANG HARUS DISETORKAN KEPADA KAS NEGARA,LALU DILOLA DAN DIPERTANGGUNGGAWABKAN OLEH PT YANG BERSANGKUTAN UNTUK KEGIATAN CSR,SIAPA YANG MENGONTROLNYA? DARI PADA REPOT NGURUS UANG AMANAH UNTUK KEGIATAN SOSIAL,UANG ITU SERAHKAN SAJA KE BPJS.KALAU MEMANG PEDULI,SIMPATI DAN PUNYA RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL,UANGNYA JANGAN DARI PREMI/IYURAN ANGGOTA PESERTA.

    17. KASPAR says:

      Komitmen Pakde Karwo luar biasa. Harus didukung oleh manajemen dan sumberdaya yang profesional dan paham mengenai Jamkesda. tantangan bagi kita semua. semoga Jamkesda Jatim bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia di masa mendatang

    18. KURNADI SS says:

      KARENA YANG DIKELOLA DANA AMANAH YANG PENTING HALAL

    19. #GenerikAja “@IJSIndonesia: [Jaminan Kesehatan] Dexa Medica Terus Berkomitmen Memasyarakatkan OGB | http://t.co/d93W48BU | #IJSI

    20. Kurnadi SS says:

      KARENA KONSEP DOKTER KELUARGA TELAH DISETUJUI BERSAMA LANGKAH SELANJUTNYA MOHON IDI MENGUSULKAN PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN BAGI TENAGA MEDIS,PARAMEDIS DAN SARJANA KESEHATAN LAINNYA OLEH PEMERINTAH SEGERA DISEDIAKAN FORMASINYA,BILA PERLU DIANGKAT SECARA NASIONAL(INPRES TENAGA KESEHATAN) SEHINGGA SISTEM KARIER DAN JENJANG PENDIDIKAN LEBIH LANJUT TERPUSAT MELALUI KEMENKES.JUGA PENGADAAN OBAT2AN DAN ALAT KESEHATAN DISEDIAKAN BUMN(tidak ditenderkan)ATAS PERMINTAAN/USULAN BPJS KESEHATAN/DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI.

    21. Kurnadi SS says:

      MOHON ROAD MAP MIGRASI PROGRAM JPK PT JAMSOSTEK KE BPJS KESEHATAN,TERPERINCI DARI BULAN KE BULANNYA APA YANG AKAN DIKERJAKAN,DAN KARENA MILIK PUBLIK SEBAIKNYA DIUMUMKAN SECARA TERBUKA,MINIMAL DILAPORKAN KEPADA DPR.

    22. Kurnadi SS says:

      SERAHKAN SAJA SELURUH ASET YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN MISALNYA APOTEK LABORATORIUM KLINIK MILIK ANAK PERUSAHAAN ITU KEPADA BLU KESEHATAN RUMAH SAKIT/PUSKESMAS.

    23. Kurnadi SS says:

      CSR ITU SUMBER DANANYA DARI MENYISIHKAN 6%? PAJAK PERUSAHAAN YANG AKAN DISETORKAN KEPADA NEGARA,JADI MILIK RAKYAT.SEBAIKNYA SERAHKAN SAJA KEPADA BPJS KESEHATAN ATAU KEPADA BPJS DAERAH/APBD.

    24. kurnadi s says:

      Dalam anamnesa dan heteroanamnesa petugas kesehatan akan tahu pasien mana yang kelas "keretaapi" atau bukan.Bagaimana bila PPK yang mengadakan penyuluhan bahaya merokok mendapat premi insentif tambahan oleh BPJS Kesehatan.Di instalasi kesehatan/RS segera dibangun ruangan khusus untuk merokok.Stop pembangunan baru pabrik rokok.Petani yang biasa menanam pohon tembakau diberi insentif khusus bila beralih ketanaman lain.

    25. kurnadi s says:

      ARAHKAN SAJA MODAL AWAL ITU BUKAN UNTUK MENDIRIKAN APOTEK ATAU LABORATORIUM KLINIK MILIK BPJS.KARENA BISA KOTRA PRODUKTIF.PERLU DIBANGUN SARA GEDUNG PERKANTORAN BPJS KESEHATAN TIAP PROVINSI,KABUPATEN/KOTA.

    26. kurnadi s says:

      BAGAIMANA BILA IYURAN PREMI TETAP BERBEDA SESUAI DENGAN PENGHASILAN BULANANNYA.JADI AZAS GOTONG-ROYONGNYA TETAP DIPERTAHANKAN SESUAI BUDAYA KITA.KALAU PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN TIDAK MAU JADI DONOR ORANG MISKIN,PREMINYA DISIAPKAN SAJA SEBAGAI TABUNGAN SAKIT BILA SUDAH PENSIUN NANTI ATAU TIDAK MAMPU BEKERJA,SEHINGGA BPJS KESEHATAN MAMPU MEMBAYAR GRATIS KE PPK.

    27. kurnadi s says:

      SETUJU DIDAHULUKAN,ATAU DIPISAHKAN SAJA ADA POLI LANSIA DIATAS 56 TAHUN.PENGALAMAM PASEN LANSIA YG DIRUJUK KE RSUD,BERANGKAT DARI RUMAH JAM 7 PAGI,TUNGGU ANTRI KARCIS/KARTU PSN 2 JAM,NUNGGU DATANG DOKTER SPESIALIS(KARENA VISITE DLL DULU) JAM 11,DIPERIKSA DOKTER 5-10 MENIT,TUNGGU OBAT DARI APOYEK 2JAM,PULANG DARI RS JAM 4 SORE,SUDAH KEPAYAHAN SAMPAI DIRUMAH.PROGRAM JPK SEBAGAI TAMBAHAN BIAYA JANGAN UNTUK PNS SAJA,KAN YANG PENSIUNAN GOLONGAN IVe SAJA,UANG PENSIUNNYA SAMA DENGAN GOL II PNS.

    28. kurnadi s says:

      UNTUK MENEKAN ARUS KAPITALISME KESEHATAN-KARENA KITA SUDAH SEPAKAT KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN ADALAH KEBUTUHAN DASAR,BUKAN KEBUTUHAN POKOK, SESUAI UUD45 SEBAGAI HAM-MAKA DISEMUA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH,SEMUA RECEP DOKTER DITULIS HANYA NAMA GENERIKNYA SAJA.OBAT2AN DISEDIAKAN PABRIK FARMASI PEMERINTAH TANPA MEREK DAGANG.PUSKESMAS DAN RSUD MEMBELI OBAT TANPA DITENDERKAN.LAKSANAKAN SEGERA INA-DRG VERSI? SEBELUM 1 JAN 2014.BAGI DOKTER PEMERINTAH SESUAI UU PRAKTEK KEDOKTERAN BOLEH 3 TEMPAT, GUNAKAN PRAKTEK SWASTA UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN,DENGAN OBAT PATEN,SAMPAI2 ADA SATU PASEN DAPAT 9 MACAM OBAT UNTUK SATU BULAN DALAM SATU KANTONG KERESEK, AHIRNYA TIDAK DIMAKAN KARENA MUNTAH2.

    29. kurnadi s says:

      SEBAIKNYA TUNGGU DULU PERUBAHAN PP JAMSOSTEKNYA KARENA PROGRAM JPK DIPINDAH KE BPJS I KESEHATAN.

    30. kurnadi s says:

      Sesuai UUD45 pasal 28 H bahwa kebutuhan kesehatan adalah hak azasi manusia. Rumah Sakit milik pemerintah telah berubah lagi statusnya menjadi BLU.Jadi itu milik publik.Kenapa kebutuhan obatnya bagi pasien tidak betul-betul tersedia di RS?.Malah keluarga pasien disuruh beli di apotek swasta,untung masih ada obat paten R/ dokter itu.Karena kesehatan itu bukan kebutuhan pokok tapi kebutuhan dasar,jadikanlah obat2an itu bukan komoditi perdagangan komersial.Sesuai UU KERUMASAKITAN maka di RS PEMERINTAH, UNIT FARMASI HARUS SATU PINTU.

    31. kurnadi s says:

      DALAM KULIAH DI FAKULTAS KEDOKTERAN PARA DOSEN MENYEBUT THERAPI SUATU PENYAKIT DENGAN NAMA GENERIKNYA TIDAK NAMA PATEN PABRIK FARMASI. SETELAH PRAKTEK,DOKTER BERUBAH MENULIS NAMA OBAT PATEN PABRIK TERTENTU.SEKARANG DENGAN ADANYA UU BPJS DAN SJSN DENGAN ADANYA SISTIM KAPITASI DAN PENGENDALIAN EFISIENSI BIAYA DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN HARUSNYA TIDAK USAH MENGGUNAKAN OBAT PATEN ATAU GENERIK BERLOGO KHUSUSNYA DI PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH.

    32. KURNADI S says:

      mohon info dimana aturan atau standar yang disebut GWDUNG KELAS SATU,DUA DAN TIGA,JUGA YANG DISEBUT VIP,VVIP ITU BAGAIMANA,APA ADA PERBEDAAN RSU PEMERINTAH DAN SWASTA:?

    33. KURNADI S says:

      Yth.Mas Franz,Saya usulkan melalui mas,kepada yg membuat layout tentang KOMENTAR TERAHIR,bagusnya ada running teksnya dalam waktu tiap bulan terakhir.Juga bagusnya seperti yg dulu ada SINGKATAN KOMENTAR nya dicantumkan disamping ON judul/topik nya.Tks.

    34. KURNADI S says:

      PROGRAM JPK GAKIN,JAMKESDA DLL MERUPAKAN BAGIAN DARI BPJS DAERAH, PERATURAN DAERAHNYA MENUNGGU ATAU MENYESUAIKAN DENGAN PP BPJS KESEHATAN DAN SESUAI SJSN.

    35. KURNADI S says:

      Beginilah nasib pensiunan,hak gaji pensiunnya mau dipakai lebaran tidak bisa dicairkan karena kurangnya informasi bahwa tiap tahun ganjil harus mengirimkan SPTB.Kenapa tidak bisa diambil dg ATM saja?.Lihat saja antrian panjang di BANK,termasuk yang pakai kursi roda karena stroke,mata sudah rabun karena sudah 2x SURAT SAKIT dari dokter tak berlaku;jadi harus ambil sendiri.Tapi ada baroqahnya bisa silaturrohim dan panjang umur.Kalau keluarganya tidak melapor bahwa telah meninggal dunia, Kenapa desa/kelurahan tidak deiwajibkan melapor.Potong saja dari hak pungut pajak PBB bagi desa itu,atau tambahkan tagihan PBBnya karena sudah terlanjur dicairkan,Inilah barangkali senangnya rakyat dalam negara kesejahteraan.

    36. KURNADI S says:

      Beginilah nasib para pensiunan,karena kurang informasi,ahirnya mau lebaran butuh uang pensiun sebagai haknya tidak bisa cair.Kenapa SPTB setiap tahun ganjil harus diperbaharui.Kenapa kalau mau mengambil uang tidak dipermudah melalaui ATM?Kita lihat antrian pensiunan di Bank,termasuk yang pakai kursi roda,meski ada baroqahnya juga bisa silaturrohim dan panjang umur.Kalau ada yang meninggal dunia keluarganya tidak melapor,itu jadikan kewajiban Rt,Rw,Desa dan Kecamatan yang harus melapor.Kalau tidak hak pungut PBB bagi desa/kelurahannya dipotong saja.Atau tagihan PBB nya ditambah dengan uang pensiun yang terlanjur dicairkan.Inilah barangkali negara kesejahteraan.

    37. KURNADI S says:

      SAYA TELAH MENYAMPAIKAN SARAN KEPADA BEBERAPA KARYAWAN PERUSAHAAN,JANGAN DULU MAU MENARIK DANA YANG TELAH DISETORKAN KE PT JAMSOSTEK SEBELUM ADA PP TTG BPJS.

    38. KURNADI S says:

      Apakah lebih baik mengajukan keberatannya ke MAHKAMAH KONSTITUSI saja dari pada DEMO dan mengumpulkan surat pernyataan dan fotocopy peserta JAMINAN DI PT JAMSOSTEK yang menyatakan MENARIK DANA JAMINAN HARI TUA,sedangkan PEMERINTAH tidak akan merugikan PESERTA? Sampaikan untung ruginya keluar dari JHT DLL.

    39. KURNADI S says:

      Betul harus dikawal supaya jangan terjadi lagi ada ayat yang hilang tentang tembakau sebagai zat adiktif dalam UU KESEHATAN tiba-tiba menghilang, untungnya SEKERTARIAT KABINET CERMAT,sehingga dapat dikoreksi lagi.

    40. Franz Sinatra Yoga says:

      Terimakasih untuk mas Kurniadi S dan Mbak Susi… Setelah RUU BPJS diratifikasi. perjuangan masih tetap berjalan,,, mari bersama desak pemerintah untuk mengesahkan RPerPres /PP terkait teknis BPJS. jangan sampai kita kecolongan lagi dan pelaksanaan BPJS 1 dan 2 tertunda seperti RUU BPJS. maksimal 2014 (BPJS 1) dan maks 2015 (BPJS 2) harus berjalan.

      :) salam hangat dan silahturrahim walaupun via web. Franz (franz.sinatra@yahoo.com)

    41. KURNADI S says:

      MIGRASI PROGRAM JK DARI JAMSOSTEK KE BPJS KESEHATAN ADA 3 CARA,PERTAMA: PPK JAMSOSTEK(DOKTER KELUARGA ) MENDAFTARKAN PESERTANYA KE BPJS KESEHATAN/PT ASKES.KEDUA: PEKERJA YANG BELUM MENJADI PESERTA JK,WAJIB DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA KE PT JAMSOSTEK SELANJUTNYA DISERAHKAN OLEH PT JAMSOSTEK KE PT ASKES/BPJSK.KETIGA: BAGI PENGUSAHA/PEMBERI KERJA,SEBAGAI PESERTA JK MENDAFTAR KE PT ASKES ATAU KE PT IN-HEALTH DENGAN MENCANTUMKAN PILIHAN PPK/DOKTER KELUARGANYA.

    42. KURNADI S says:

      JANGAN LUPA TIM TRANSISI ITU SEMOGA AKAN BEKERJA" LEBIH CEPAT LEBIH BAGUS',TIDAK KEPEPET PALING LAMBAT 1 JANUARI 2014 DAN I JULI 2015

    43. BOWO R says:

      Mestinya pembahasan RUU BPJS yg sudah memakan waktu 7 tahun (2004 – 2011) sudah mendekati sempurna, namun memang niat dan cara yang sdh diatur sedemikian rupa sehingga pembahasannya seolah-olah mendadak ,dan selalu minta waktu untuk diperpanjang. Dengan demikian maka waktu yg sedemikian panjang tidak menghasilkan RUU yg mengatur tentang perbaikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Perbaikan disana-sini Jadi bila dikemudian hari pelaksanaan jaminan sosial ini terjadi hal-hal yg menimbulkan gejolak sosial , ya itulah hasil proses perencanaan dan pembahasan yg mengedepankan kepentingan golongan/pribadi diatas kepentingan umum.

    44. KURNADI S says:

      BAHAN MASUKAN UNTUK TIM KJSN,PENGALAMAN DILAPANGAN BAGI PENDERITA /KELUARGA YANG DI RAWAT DI RS,KURANG JELASNYA BERAPA PERINCIAN BIAYA PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS DAN KEPERAWATAN,KARENA MERASA MAHAL AHIRNYA TAWAR MENAWAR DENGAN PETUGASUSUL .LAKSANAKAN SAJA INA-DRG SECARA NASIONAL ATAU PROVINSI/BEBERAPA PROPINSI.

    45. KURNADI S says:

      KALAU RUU BPJS JADI DIUNDANGKAN, YANG MENANG ADALAH SELURUH BANGSA INDONESIA.PASAL DAN AYAT DALAM UU YANG DINYATAKAN CUKUP JELAS,JANGAN JADI TIDAK JELAS DALAM PERATURAN SELANJUTNYA.

    46. KURNADI S says:

      TERNYATA CALON GENERUS BANGSA DENGAN SEMANGAT BOEDI OETOMO DAN SUMPAH PEMUDA SANGAT EMPATI TENTANG PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN SDM BANGSA INDONESIA.

    47. susi says:

      Semangat Pemuda!! untuk Indonesia yang lebih baik…

    48. KURNADI SUMAWIGANDA says:

      APAKAH RSU TELAH MERUBAH SESUAI UU RS NOMOR 44 TAHUN 2009 YANG AKAN BERAHIR TGL 28 OKTOBER 2011?.UNTUK MENDUKUNG LANCARNYA PELAYANAN KESEHATAN SESUAI UU BPJS KESEHATAN YAD,PRIORITASNYA PENGELOLAAN FARMASI SATU PINTU DAN BERFUNGSINYA BADAN/DEWAN PENGAWAS DI BLU RS PEMERINTAH.

    49. KURNADI SUMAWIGANDA says:

      APABILA SUATU KELUARGA(HAMPIR MISKIN) YANG ANAKNYA LEBIH DARI TIGA KEMUDIAN ADA YANG SAKIT DAN TIDAK DIJAMIN KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATANNYA DI RS, MAKA KELUARGA ITU KEMUNGKINAN AKAN JATUH MISKIN. SEBAIKNYA JANGAN MENCONTOH PROGRAM KB DI PESERTA PT ASKES DIBATASI 5 JIWA.

    50. ANWAR SANUSI says:

      Pansus katanya punya hak interpelasi-lah, hak angket-lah ,tp mana buktinya nggak ada buktinya. Mestinya Pansus laporlah ke pimpinan DPR untuk melakukan hak istimewanya itu agar rakyat dapat menikmati jaminan sosial yang sudah menjadi haknya sesuai UUD 45.

      Maju dan bangkitlah Pansus ,jangan takut kami ada dibelakangmu ,kalau perlu demo di depan istana

    51. dark knight says:

      dibodohi….??? maksudnya yang membodohi adalah anda sendiri :)

    52. KURNADI SUMAWIGANDA says:

      ADA YANG PESIMIS ADA YANG OPTIMIS, KEDUANYA MENGHARAP RUU BPJS DISETUJUI MENJADI UU. ITU LEBIH BAIK BEBERAPA KALI DIRUBAH DIAMANDEMEN LAGI SEPERTI UU JAMSOS DI AUSTRALIA DARI PADA MENUNGGU SIDANG LAGI SETELAH 2014.

    53. rakyat says:

      bagaimana mungkin sebuah perusahaan yg besar dan punya uang yg banyak spt jamsostek dapat semudah dan secepat itu d transformasikan,,,,,,,,tp iya jg siy, klo kelamaan tar ga bs ambil jatah, secara masa jabatannya keburu abis duluan deh,,,,

    54. KURNADI SUMAWIGANDA says:

      LEBIH BAIK DATA DARI SATU SUMBER SAJA YAITU BPS,SEHINGGA TERCAKUP SIAPA YANG JAMKESMAS,SIAPA YANG JAMKESDA.KRITERIA PENERIMANYA DARI PENGHASILAN/UMR SAJA.YANG DISABILITY TAPI HAMPIR MISKIN JUGA DIMASUKAN JAMKES SAJA SUPAYA JANGAN JADI MISKIN KARENA MAHALNYA OBAT2AN.

    55. Subhanallah………kl Allah mengizinkan tidak ada yg tidak mungkin…..

    56. KURNADI S says:

      JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN TIDAK MENJADI KEHARUSAN, INI SESUAI UU NO 3 THN 1992 TTG JAMSOSTEK

    57. KURNADI S says:

      JANGANLAH ADANYA OTONOMI DAERAH DISALAHKAN MELEMAHKAN PENERAPAN PRINSIP K3 DI PERUSAHAAN2.JADIKANLAH DOKTER PUSKESMAS DAN DOKTER KELUARGA MENJADI TENAGA PPK.DAN MEMPUNYAI SERTIFIKAT SEBAGAI DOKTER PERUSAHAAN SEPERTI DULU JAMAN MENTERI SOEDOMO.

    58. BPJS!: Berita tekanan publik utk keseriusan Pemerintah http://t.co/a0AjbgGz Ribuan Massa K…

    59. KURNADI S says:

      KALAU ASURANSI KESEHATAM NASIONAL DI AS,DG DITANDA TANGANINYA DOKUMEN HEALTH INSURANCE OBAMA-BIDDEN, SERENTAK RIBUAN KEPUTUSAN PELAKSANAANNYA CEPAT BERJALAN;KALAU DI THAILAND DENGAN PERINTAH RAJA SETIAP PENGUNJUNG KE SARANAN KESEHATAN CUKUP BAYAR 6 BAHT SAJA; KALAU DI INDONESIA APAKAH KARENA RATUSAN TAHUN DIKUASAI OLEH VOC, SEHINGGA SUSAH MANDIRI?

    60. KURNADI S says:

      DISAMPING AMAN DAN SEHAT JUGA HALAL,JADI IKUTKAN JUGA BUMN BANK SYARIAHNYA.

    61. KURNADI S says:

      Yang ada berseliwerannya petugas MEDREP menawarkan OBAT2AN PATEN di RUMAH SAKIT PEMERINTAH "MENGGANGGU" PARA DOKTER WAKTU KERJA MELAYANI PASEN.

    62. KURNADI S says:

      MONGGO MAU ISTILAH JAMINAN SOSIAL ATAU ASURANSI SOSIAL GRATIS BEROBAT DI PPK  BPJS KESEHATAN, ASAL BIAYANYA CUKUP TERSEDIA DAN PELAYANAN KESEHATANNYA BERMUTU. UANGNYA DARI MANA KITA MASIH MISKIN DAN BANYAK UTANG, PENDERITA PENYAKIT TAK BERDAYA MENUNGGU KEMATIAN SAJA.SARAN MEMUNGUT TAMBAHAN URUNAN DESA YANG 25% DARI PBB,DITAMBAH LAGI 25% SEBAGAI IYURAN GOTONG-ROYONG UNTUK BIAYA KESEHATAN.

    63. KURNADI S says:

      ADA PASIEN YANG TAK BERDAYA TERGOLEK DI RUMAHNYA,KOMPLIKASI KENCING MANIS/DM,MENDENGAR PELAYANAN JAMKESDA DIHENTIKAN SEMENTARA,LANGSUNG KARTU JAMKESDA  MILIKNYANYA DIBUANG.KASIAN.

    64. Kurnadi S says:

      HARMONISASI ASURANSI SOSIAL DG ASURANSI KOMERSIAL DALAM KESEHATAN DIUSAHAKAN JANGAN "pacorok kokod". CONTOH usul INDUSTRI FARMASI SWASTA MENYEDIAKAN OBAT2AN PATEN UNTUK RS SWASTA DAN DOKTER PRAKTEK SWASTA SAJA. PT ASKES KERJA SAMA DG RSUD MENDIRIKAN APOTEK DI RS UNTUK MELAYANI PESERTA  IN-HEALTH,ASKES DAN JAMKESMAS.BISA2 TERULANG RSUD KEKURANGAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN DITANGGUHKAN SEMENTARA.

    65. Kurnadi S says:

      PILIHAN PRIORITAS DG DIDUKUNG ANGGARAN YANG OPTIMAL SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT/KELUARGA MISKIN,YA barangkali urutannya KESEHATAN DAHULU,LALU PENDIDIKAN,LALU DIENTASKAN DAYA BELINYA.

    66. Kurnadi S says:

      KALAU TIDAK SALAH DALAM UU SJSN TIDAK ADA ISTILAH JAMINAN KESEHATAN DASAR YANG ADA JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH KOMPREHENSIF.kALAU BPJS KESEHATAN HANYA MENGATUR PPK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS/DOKTER KELUARGA MAKA SERAHKAN SAJA KE BPJS DAERAH,TIDAK USAH ADA UU BPJS, CUKUP ANGGARANNYA DG PERDA RETRIBUSI SAJA BAGI YANG MAMPU MEMBAYAR.

    67. shaun says:

      ckckckckck….kenapa sll brfikir negatif gt c oon.Dan apa km gak punya TV?ato gak sempat nntn TV karna sibuk adu domba sana sini.iklan itu sdh sejak lama,sejak km belum menghancurkan jaminan sosial yg sdh dbangun dan dbina dr dulu.Gak prlu diomongin jg Jamsostek pst tau klo mreka mengelola dana buruh,makanya mreka tdk ingin dana itu dikelola oleh orang2 bejat sprt oon dan antek2 nya.Mengatasnamakan rakyat pdhl dh kenyang dngn duit suap.SmogaTuhan mengampuni kalian

    68. shaun says:

      Seharusnya dr awal pembahasan mreka mengikutsertakan pihak2 yg terkait.katanya menyuarakan aspirasi rakyat,tp aspirasi rakyat yg mana???yg ada mlh tiap ada pendapat,dianggap ingin menghambat terbentuk nya UU.Hai wakil rakyat, km dpilih utk mendengarkan rakyat bukan sebaliknya

    69. http://t.co/XJQI1ZZo ? ada apa dengan iklan JAMSOSTEK dan Penolakan SPN akan #BPJS #SJSN ???

    70. Kurnadi S says:

      Untuk adilnya dan melaksanakan kesetiaan dan kepedulian sosial peserta bpjs  yang berpenghasilan besar, % iyurannya lebih besar lagi dari pada yang berpenghasilan bulanannya lebih kecil.Jadi yang lebih kaya membantu yang lebih miskin; yang sehat(umumnya yang kaya) membantu yang sering sakit(umumnya yang miskin);yang muda yang produktif(umumnya keluarga kecil) membantu yang tua(keluarga besar) yang tak berdaya.Besaran iyuran peserta tidak disamaratakan.

    71. Kurnadi S says:

      BAGAIMANA PANDANGAN DAN FATWA MUI?

    72. Kurnadi S says:

      DALAM PRAKTEK DOKTER SESUAI UU PRAKTEK KEDOKTERAN,DIBOLEHKAN PALING BANYAK DI 3 TEMPAT.INI YANG MEMBUAT SUSAH DIHUBUNGI DI RSU PEMERINTAH. USUL KEPADA BPJS I KESEHATAN YAD AGAR DIMUNGKINKAN DOKTER KELUARGA  MENGIRIMKAN RUJUKAN KE PRAKTEK DR SPESIALIS DI TEMPAT PRAKTEK SEWASTANYA.JUGA DENGAN DIBERLAKUKANNYA INA-DRG AKAN MENGHILANGKAN ATURAN VISITE ATAS PERMINTAAN PASIEN/KELUARGANYA.

    73. Kurnadi S says:

      APAKAH DI RSUD ITU ADA PERWAKILAN PT ASKES YANG TETAP BUKA 24 JAM TERUTAMA UNTUK PELAYANAN JAMINAN OBAT2AN?.KAN, PT ASKES TERDEPAN DALAM JAMINAN KESEHATAN ?.SEBAIKNYA DI KANTOR MANAJER ASKES,RSUD DAN DINAS KESEHATAN ADA PETUGAS/SEKSI KELUHAN PASIEN YANG MUDAH DIHUBUNGI DAN YANG TERPISAH DENGAN BAGIAN HUMAS.JANGAN HANYA MEMBUAT KOTAK SARAN SAJA.

    74. Kurnadi_sumawiganda says:

      BUKAN HANYA SATU SUARA DPR DAN SATU SUARA PEMERINTAH SAJA DALAM FORUM LOBI ITU,BAGAIMANA SUARA MASYARAKAT,KOALISI BURUH,ASOSIASI PENGUSAHA,IDI,SENAT MAHASISWA,PANDANGAN FATWA? MUI, DLL LSM, TENTANG SJSN/BPJS ,APAKAH SEMUA MENDUKUNG DISAHKANNYA RUU BPJS ITU?

    75. Kurnadi_sumawiganda says:

      SUDAH SEPAKAT FAKIR MISKIN ,PENDIDIKAN DAN JAMINAN KESEHATAN TANGGUNG JAWAB NEGARA.KARENA SEKARANG BANGSA KITA MASIH MISKIN DAN BANYAK HUTANG,SIAPA LAGI KALAU KITA SEMUA BERTANGGUNG JAWAB.PARA AHLI EKONOMI KESEHATAN TELAH MENGHITUNG BERAPA CUKAI TEMBAKAU YANG MASUK APBN DIBANDINGKAN BIAYA PENGOBATAN AKIBAT KECANDUAN ROKOK.BERAPA RIBU PENDERITA GAGAL GINJAL YANG DITANGGUHKAN CUCI DARAHNYA KARENA KEHABISAN BIAYA DAN HARTANYA.BERAPA RIBU ORANG YANG DEPRESI YANG HARUS DAPAT PENGOBATAN DI RS JIWA,TAPI DITOLAK OLEH RS KARENA TIDAK ADA TEMPAT DAN BIAYANYA.

    76. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      MUNGKIN MEREKA KURANG INFORMASI, POTENSI TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS YANG AKAN MENGGUNAKAN BB TERUTAMA DIDAERAH TERPENCIL AKAN SANGAT MENINGKAT DENGAN DISAHKANNYA RUU BPJS 1 KESEHATAN.TENAGA PPK/ KESEHATAN ITU AKAN BETAH TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL KARENA ADANYA PERUBAHAN SISTEM FFC MENJADI KAPITASI.

    77. Andra Khairunnisa says:

      itu yg di belakangnya Pak Sulastomo siapa yaa…?? kaya kenal….

    78. Kurnadi Sumawiganda says:

      BPJS I, RENCANA PERTAMA SAJA YANG DIPILIH,KARENA SAKIT,KECELAKAAN DAN KEMATIAN ITU SANGAT BERDEKATAN,JADI SATU ATAP SAJA.ADA KASUS PESERTA PENSIUNAN TELAH MENINGGAL DUNIA TAPI TIDAK DILAPORKAN KE TASPEN SEHINGGA TERUS DIBAYAR.JUGA BAGI RS SEBAGAI PPK KLAIMNYA HANYA KE BPJS I SAJA.

    79. apa alasan penolakan LVRI?

    80. Kurnadi Sumawiganda says:

      Kalau banyak inkonsistensi dan pertanyaan pada uu sjsn, maka jawabannya di uu bpjs JANGAN BANYAK PASAL DAN AYAT YANG “CUKUP JELAS” yang ahirnya dalam PP DLL nya MALAH TIDAK JELAS sehingga yang KAYA menjual ASSET HARTANYA untuk KESEHATAN DIRI/KELUARGANYA.

    81. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      DIBENTUK SAJA BPJS KESEHATAN KHUSUS BADAN HUKUM KOPERASI DARI PUSAT SAMPAI DESA.OBAT2AN GENERIKNYA DISEDIAKAN PABRIK FARMASI KHUSUS OLEH KOPERASI DI TINGKAT PROVINSI.TIDAK DITENDERKAN.

    82. dr.KURNADI SUMAWIGAN says:

      KALAU DIUSULKAN PENCABUTAN KETENTUAN OPT OUT KEPERSERTAAN PROGRAM JPK,MAKA PT JAMSOSTEK SAMA DENGAN PT ASKES DALAM PROGRAM JPK. PPK AKAN PUNYA DUA JALUR YANG DIRUT NYA BERBEDA.BAGAIMANA MENYERAGAMKAN KETENTUAN PEMBAYARAN UNIT COST/JASA PELAYANAN MEDISNYA?.ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAHNYA DG DIBERLAKUKAN INA-DRG.

    83. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      PASAL YANG TERKAIT JAMINAN KESEHATAN DALAM UU JAMSOSTEK HARUS DIRUBAH DAHULU KARENA KARYAWAN SEBAGAI  PESERTA DAN PENGUSAHA TIDAK MENJADI KEHARUSAN MENGIKUTI PROGRAM  ITU.

    84. Tuhh kan…. RT @IJSIndonesia: [BPJS] Anggota Pansus Banyak Yang Absen, Rapat BPJS Batal | @IJSIndonesia | http://t.co/3sHgdYuk | #IJSI

    85. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      DUNIA BISNIS FARMASI TIDAK AKAN KEHILANGAN KONSUMEN KARENA MASIH ADA PELAYANAN KESEHATAN KOMERSIAL DI PRAKTEK KESEHATAN/RS SWASTA.

    86. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      KALAU BPJS KESEHATAN TIDAK MENANGGUNG PENYAKIT KRONIS,OPERASI JANTUNG DAN CUCI DARAH,UNTUK APA DIATUR DG UU SJSN/BPJS. SERAHKAN SAJA SEPERTI SEKARANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DIATUR DENGAN PERDA RETRIBUSI,YANG MAMPU TETAP BAYAR,YANG TIDAK MAMPU DITANGGUNG PEMERINTAH.

    87. I'm waitiing! ? "@IJSIndonesia: [Wawancara] Surya Chandra Surapati: Operasional BPJS I Bisa Di 2013 | @IJSIndonesia | http://t.co/3iEaNlV |

    88. Twit kerjaan ? RT @PIPIT_82: Tantangan Dunia Farmasi Menghadapi Implementasi SJSN | Institut Jaminan Sosial Indonesia http://t.co/3oeam8Y

    89. Target Rt 00 Rw 00 tak terjangkaOOO

    90. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      "SEPERTI MEMBUNUH SEEKOR TIKUS,LUMBUNG PADI DIBAKAR".. SELAMAT MENIKMATI HARI HARI PENSIUN ANDA.MESKIPUN JUMLAHNYA KECIL TERGOLONG JUTAWAN, TAPI KALAU HARUS MENUNGGU LAMA DIBANGKU BANK,PEGAL JUGA PINGGANG,ADA BAROQAHNYA KETEMU TEMAN TEMAN.SAYANG PT TASPEN SEKARANG  MENGHAPUS TRANFER DG ATM. KALAU ADA UKNUM YANG MENERIMA BUKAN HAKNYA LAGI KENAPA DIKORBANKAN KESELURUHANNYA?.SEPERTI MEBUNUH TIKUS,LUMBUNG DIBAKAR.

    91. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      KITA MAKLUM DALAM JAMINAN KESEHATAN TIDAK ADA PERBEDAAN PELAYANAN/TINDAKAN MEDIS/KEPERAWATAN,APAKAH PEKERJA FORMAL ATAU INFORMAL SAMA SAJA.YANG BEDA TAMBAHANNYA SAJA INGIN RUANG BER AC DAN ADA TV SILAHKAN BAYAR SENDIRI.

    92. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      SILAHKAN DIHITUNG OLEH AHLINYA,APABILA UNTUK PESERTA BPJS KESEHATAN,SEBAGIAN MENGAMBIL SEKIAN % DARI SETORAN PBB DARI KELUARGA YANG MAMPU. JUGA SEKIAN % DARI CSR PERUSAHAAN /BUMN.

    93. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      DENGAN ALAT TEKNOLOGI YANG SERBA CANGGIH  SEKARANG INI DIMUNGKINKAN  PROSES PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN,KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN YANG TENTU SALING BERKAITAN, DAPAT TERINTREGRASI DAN SALING KONTROL KARENA DALAM SATU ATAP.APALAGI KECELAKAAN ITU DIMANA SAJA BISA TERJADI.JANGAN MENUNGGU TERLALU LAMA BARU MULAI 2014,BERAPA PULUH RIBU YANG SAKIT PARAH DISURUH PULANG PAKSA DARI RSU PEMERINTAH KAREN TIDAK DIJAMIM PEMBIAYAANNYA.

    94. MempertAhankan banyak hal

    95. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      UNTUK TAHAP PERTAMA APABILA UU BPJS KESEHATAN 1 TELAH DISETUJUI,BAGAIMANA SUPAYA DOKTER PUSKESMAS "BETAH " BEKERJA DI DAERAH TERPENCIL,ANTARA LAIN,OBAT2AN GENERIK SELALU TERSEDIA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN,JADI TIDAK PERLU DITENDERKAN KARENA TERMASUK KEBUTUHAN DASAR/HAM. SISTEM INA-DRG BETUL2 DILAKSANAKAN.PASEN YANG MAMPU DI PUSKESMAS SEMENTARA TIDAK DI GRATISKAN,UANG RETRIBUSINYA TIDAK DISETORKAN KE DKK/PEMDA,TAPI LANGSUNG DIGUNAKAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS.SISTEM RUJUKAN BALIK DARI DOKTER SPESIALIS BETUL2 DILAKSANAKAN.SISTEM KARIER DR PUSKESMAS DIATUR OLEH TINGKAT PROVINSI ATAS REKOMENDASI DKK/RSUD.

    96. @asmul1974 @ACEH_Foundation: Silahkan baca komentar saya di Opini yg Anda buat ttg SJSN & BPJS di link: http://t.co/WwmqRZ9 :-)

    97. RE: @IJSIndonesia Menyedihkan sekali bagaimana tulisan ini mengkritik SJSN tetapi tanpa terlebih dahulu memahami maks… http://t.co/JNZLqyP

    98. Baru aja gua comment.. :-) RT @IJSIndonesia: [Artikel] Melembagakan Sistem Jaminan Sosial Universal | @asmul1974 | http://t.co/WwmqRZ9

    99. Menyedihkan sekali bagaimana tulisan ini mengkritik SJSN tetapi tanpa terlebih dahulu memahami maksud dan model yang dipilih oleh SJSN. Alih-alih membandingkannya dengan penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara di Skandinavia dan menganggap bahwa sistem disana bagus, penulis justru "menggali kuburnya sendiri". Penyelenggaraan jaminan sosial dimana pun hampir sama maksud dan tujuannya, berbeda hanya dalam tataran teknis. Berikut argumentasi saya:

      Penulis mengatakan:

      "Dalam UU ini, negara melepaskan kewajibannya untuk mengelola jaminan sosial dengan cara: (a) mengalihkan pengelola jaminan sosial kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Pengalihan ini memberi peluang bagi penggunaan dana jaminan sosial untuk hal-hal di luar kepentingan jaminan sosial. Pengalaman selama ini, BUMN jaminan sosial tenaga kerja menjadi “sapi perah” politik karena pengelolaannya yang tidak transparan dan lepas dari kontrol publik"

      Menurut saya:

      Baik UU SJSN maupun RUU BPJS sama sekali tidak melepaskan kewajiban negara, karena badan hukum yang dipilih adalah badan hukum publik seperti BI atau LPS; diawasi kinerjanya secara langsung oleh lembaga Tripartit dan masyarakat luas; Dana Jaminan Sosial hanya boleh digunakan untuk penyelenggaraan program jaminan sosial dan membayar manfaat kepada peserta. Jika selama ini BUMN (Jamsostek) seperti yang Anda maksudkan berpotensi menjadi "sapi perah", maka hal itu tidak akan terjadi di BPJS, karena BPJS bukanlah BUMN. Untuk investasi pun diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dibahas. Dengan demikian, kontrol/wewenang publik dan peserta terhadap BPJS sangat terbuka dan luas. Silahkan kaji kembali UU SJSN dan RUU BPJS.

      Penulis mengatakan:

      "Kedua, cakupan manfaat dari jaminan social dalam UU SJSN hanya meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. UU ini tidak meliputi jaminan pendidikan yang amat penting sebagai penguat warga negara dalam menghadapi resiko sosial."

      Menurut saya:

      UU SJSN tidak menutup kemungkinan bahwa program jaminan sosial hanya seperti yang disebutkan, pengurangan dan penambahan program tetap dimungkinkan selama itu memang relevan dengan semangat dan cita-cita jaminan sosial. Jadi ini bukanlah alasan untuk tidak setuju terhadap SJSN. Terlebih lagi, yang 5 aja belum jalan kok.. :-)

      Penulis mengatakan:

      "Ketiga, pembebanan sumber pembiayaan negara kepada masyarakat sejalan-selaras dengan semangat pemikiran ekonomi neoliberal yang membayangkan peran negara minimal sebagai prasyarat bagi efisiensi dan kemurnian mekanisme pasar. Sistem jaminan sosial, oleh karena itu, dibebankan kepada warga negara dalam bentuk iuran/premi wajib. Rakyat, dengan demikian, dikenai beban dua kali: membayar pajak dan membayar premi jaminan sosial pula."

      Dengan argumen:

      "Di Skandinavia, negara memungut dan mengumpulkan pajak progresif yang besar dari seluruh warga. Namun pajak itu didistribusikan kembali dalam bentuk sistem jaminan sosial yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh warga berdasarkan atas kewargaan (citizenship), dan bukan atas dasar kepemilikan aset (kaya atau miskin), jenis pekerjaan (PNS atau bukan), ataupun kelas (pekerja formal atau bukan)"

      Menurut saya:

      Pembiayaan jaminan sosial di negara mana pun yang terkenal ada 2 metode, by tax atau by premium. Namun dari kedua pilihan tersebut sama-sama menuntut kontribusi dari pesertanya. Di negara-negara Skandinavia jaminan sosial memang betul dibiayai melalui pajak di Amerika dikenal dengan "Social Security Tax". Iuran jaminan sosial yang dipermasalahkan oleh penulis yang dibebankan kepada peserta, substansinya sama saja dengan pembiayaan jaminan sosial melalui pajak. Silahkan di cek langsung berapakah besaran (prosentase) pajak di Skandinavia tersebut dan berapakah prosentase pembayar (wajib) pajak. Kedua sistem pembiayaan jaminan sosial tersebut sama-sama menuntut kontribusi dari peserta, hanya saja beda cara pemungutan iurannya, dipungut bersamaan dengan pajak (seperti yang penulis contohkan) atau dipisah dari pajak (seperti yang dipilih SJSN). :-)

      Tulisan ini saya berikan komentar juga di blog aslinya, namun ternyata dihapus oleh si penulisnya, kira2 kenapa ya? :-)

    100. Sudah saatnya elit2 penguasa meredam sikap egoisme pribadi,kelompok dan golongan .. Demi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup org byk,trutama masyarakat miskin dan setengah miskin, jgn khawatir Allah SWT tau dan akn mmbalas smua usaha yg Bapak/Ibu yg terhormat lakukan.. MERDEKA !! Dari belenggu sandera Jaminan Sosial.. Rakyat di belakangmu Kawan !!

    101. hendri212 says:

      lhaa… makin aneh aja nie…dplintir-plintir inofrmasinya… logika aje bang, emangnya kalau dana BPJS dari  iuran wajib ga ngerugiin buruh?? lebih parah kalii.. kalau pajak mah jelas yang bayar itu orang kaya,pengusaha sama pejabat,buruh mah ga tersentuh pajak yang sudah ada perhitungan nya bang..

      Negara ini mau di buat apa sih?,,mau di buat aneh yaa,,?? jadi satu-satunya negara di dunia yang menarik iuran wajib kepada warganya untuk ikut asuransi? kalau ada warga yang keberatan membayar iuran bakalan kena hukuman, niscaya berubahlah negara ini dari negara demokrasi menjadi negara asuransi…. bapak-bapak,ibu-ibu percayalah,,asuransi ini bakal berdampak sosial yang parahhh..

      • Mas Hendri, yang saya tahu, iuran untuk program SJSN yang dikelola oleh BPJS nantinya itu tidak hanya berasal dari pekerja/buruh, tetapi juga dari pemberi kerja/pengusaha, bahkan mayoritas iuran dibayarkan oleh pengusaha. Yang dibayarkan oleh buruh hanyalah iuran untuk program Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk iuran bagi program JHT dan JP bersifat tabungan wajib yang pada saat memasuki usia pensiun akan dikembalikan kepada buruh tersebut, pengembalian iuran tersebut juga ditambah dengan iuran dari pengusaha beserta hasil pengembangannya. Pajak tidak akan mampu mendanai ini, terlebih lagi sifat program JHT dan JP kan tabungan individu, masa iya pembayar pajak suruh nabungin buat hari tua dan pensiun si pekerja yang kata Anda "tidak tersebtuh pajak"?

        Iuran program JK berasal dari pekerja dan pemberi kerja. Iuran tidak memberatkan karena toh akan terpakai juga oleh si pekerja ketika dia membutuhkan perawatan medis. Kemungkinan iuran yang akan dikenakan sebesar 2% dari penghasilan si pekerja tersebut. Hal ini belum ditambah klausul bagi yang miskin dan tidak mampu iurannya dibayar oleh Pemerintah.

        Jika iuran SJSN mau dibayarkan dari pajak, saya yakin tidak akan ada 1 negara pun yang mampu membiayainya, karena perlu diingat, SJSN bukan hanya program JK saja. Memang ada contoh negara yang menggunakan pajak untuk membiayai jaminan sosialnya, tapi perlu dipelajari seperti apa pelaksanaannya. Di Malaysia dan Inggris misalnya, pembiayaan jaminan sosial untuk program JK disana memang diambil dari pajak, tetapi bukan pajak yang saat ini dikenal di Indonesia. Ada pajak khusus untuk iuran jaminan sosial, di Amerika dikenal dengan nama Sosial Security Tax, namun besaran pajak ini bisa mencapai 30% dari penghasilan si pekerja. Jadi selain pajak yang untuk fasilitas umum dll itu, ditambahkan juga pajak jaminan sosial, pemungutannya berbarengan dengan pajak tetapi setelah dipungut pajak jaminan sosial itu dipisahkan penggunaannya dengan pajak umum.

        Menurut saya justru Anda yang menerima informasi yang salah/tidak utuh. Di seluruh negara yang ada di planet Bumi ini, pembiayaan jaminan sosial PASTI memungut kontribusi dari warganya, hanya saja cara dan pelaksanaannya yang berbeda, ada yang mungut iurannya berbarengan dengan pajak dan ada yang dipungut sendiri, bahkan di Papua New Guinea, pemungutannya ketika Anda beli BBM.

        Jika saya boleh tahu, di negara manakah yang pembiayaan jaminan sosialnya dari pajak murni? Pajak umum tapi ya bukan pajak khusus. Lalu dari mana kesimpulan Anda bahwa asuransi akan berdampak sosial yang parah? Ada buktinya? Mohon dijawab. :-)

    102. dita says:

      Tulisan yang dijiplak ada di link berikut: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/sesat-pikir-ruu-bpjs/
      Silakan diperbandingkan. Saat ini penulisnya sedang mempersoalkan tindakan plagiarisme ini ke Suara Karya. Terima kasih.

      • IJSI says:

        Kami sudah membacanya, meskipun secara struktur sedikit berbeda namun prinsipnya substansinya sama. Oleh karena itu, permohonan Ibu akan kami tindak lanjuti. Kami akan segera mengahapus artikel ini.

        Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini dan semoga tindakan plagiarisme seperti ini tidak terulang lagi oleh dan kepada siapa pun. Terima kasih sekali untuk informasinya.

        Salam sejahtera.

    103. dita says:

      Tulisan ini mencontek karya I Gusti Agung Anom Astika di Sinar Harapan (20 Juli 2011) dengan judul “Sesat Pikir RUU BPJS”. Mohon dihapus dari halaman website ini. Terima kasih.

      • IJSI says:

        Benarkah Bu? Bisakah kami mendapatkan link tulisan yang dimaksud? Karena sifat tulisan ini adalah meng-copy dari tulisan sebagaimana disebutkan di atas (Suara Karya Online) dan pada website tersebut tidak dituliskan tulisan itu berasal dari mana.
        Kami hanya akan mnenghapus apabila data yang Ibu sampaikan benar-benar valid.
        Thanks.

    104. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      ISTILAH ASURANSI KESEHATAN DIGANTI SAJA DENGAN JAMINAN KESEHATAN SESUAI NAMANYA BJPS KESEHATAN,MESKIPUN KITA YAKIN YANG MENJAMIN SEHAT SAKITNYA MANUSIA ITU QODAR DARI ALLOH.PESERTA BPJS NIATKAN SAJA IYURAN GOTONGROYONGNYA SEBAGAI SODAQOH, MEMBANTU YANG SAKIT.

    105. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      Dalam uu no 3 thn 1992, jaminan kesehatan bagi karyawan perusahaan tidak wajib.Kita tahu dalam ketentuannya beberapa penyakit yang berat tidak ditanggung PT.Apalagi dalam keputusan MK 4 pt BUMN itu tidak mempunyai kekuatan hukum.Sambil menunggu transformasi menjadi BPJS KESEHATAN, sebaiknya disosialisasikan PROGRAM KESEHATAN JAMSOSTEK dalam dua tahun diserahkan kepada PT ASKES/BPJS KESEHATAN.

    106. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      DULU TAHUN 70AN ADA BPDPK LALU BERUBAH JADI PERJAN LALU PT,PADAHAL SEBAGIAN UANGNYA IYURAN PESERTA. MUDAH2AN DENGAN ADANYA BPJS KESEHATAN,PENDUDUK INDONESIA BETUL2 DIJAMIN 100% DARI UANG GOTONGROYONG PESERTA,YANG SEHAT MEMBANTU YANG SAKIT,YANG MUDA YANG PRODUKTIF MEMBANTU YANG TUA TAK BERDAYA,SEMOGA.

    107. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      HAWATIR KEUANGAN NEGARA TERGERUS PEMBIAYAAN PENYAKIT KRONIS,BAGAIMANA BILA BPJS KESEHATAN HANYA MENJAMIN BIAYA PENDERITA YANG DIRAWAT/GAWAT DI RS SAJA.UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,YANG TIDAK TERMASUK PESERTA JAMKESMAS/JAMKESDA TETAP DIKENAKAN RETRIBUSI,MISAL Pp.5.000/ SEKALI KUNJUNGAN.UANGNYA TIDAK DISETOR KE DKK/PEMDA ,TETAPI TETAP DI PUSKESMAS UNTUK BIAYA OPERASIONAL/PENYLUHAN.OBAT2AN GENERIK DAN ALAT KES DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT/DAERAH TANPA TENDER DAHULU.

    108. dr.Kurnadi Sumawigan says:

      HAWATIR KEUANGAN NEGARA AKAN TERGERUS UNTUK PENANGANAN PENYAKIT KRONIS,BAGAIMANA BILA SECARA BERTAHAP BPJS KESEHATAN, HANYA MENJAMIN YANG DIRAWAT/YANG GAWAT DI RS SAJA.UNTUK DI PUSKESMAS HANYA JAMKESMAS DAN JAMKESDA SAJA,YANG MAMPU MEMBAYAR DI PUSKESMAS DIKENAKAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KUNJUNGAN SAJA MISAL RP.5.000/KALI KUNJUNGAN,UANGNYA DAPAT DIPAKAI BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS.

    109. Rakyat yg ikut menolak sama dgn Prof Eddy Sw dan Ibu Fadillah. Sayang kehadiran beliau dlm. Jaminan Sosial relatip terlambat, kArena: a. Kita menggunakan model kewajiban iuran sudah dilaksanakan sejak 1977 (sama dengan EPF dan CPF) b.waktu itu sampai kini tax ratio kita relatip rendah-kurang harus membiayai Jaminan Sosial (tmsk Jam.Pensiun); c. Usul: tunggu putusan MK ttg methode pembiayaan JS– d. Yg jelas makin lama ditunda karena kita ribet adu arguen terus JS tak kunjung dilaksankan;— contoh sekelas Faisal Basri pro SJSN kArena ada meMupuk Dana jangka anjAng untuk emplyoment– sy praktisi JamSos dan Asuransi Jiwa: 00dang.

    110. maharani says:

      apabila benar wapres hari ini ikut dalam pembahasan BPJS dan untuk segera menyelesaikan, maka ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan BPJS yang telah berlarut2 selama ini.

    111. bagus budi says:

      UU no 40/2004 ttg SJSN, bukan mencari keuntungan kepentingan sosial prioritas, sangat bertentangan dengan UU no 19 tahun 2003 ttg BUMN, yang mengamanatkan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kepentingan sosial bukan prioritas. Ya sekarang untuk sementara cari saja badan yang berbentuk mutual, seperti; AJB 1912 sebagai pengelola keuangan , dibantusecara terpisah oleh perusahaan2 Third Party Administration (TPA) selaku satuan kerja pengguna anggaran sesuai dengan UU no 17/2003 ttg keuangan negara, yang diseleksi profesionalismenya sebagai pelaksanan manajemen klaim atas pelayanan jasa, TPA juga sebagai pelaksana manajemen kepesertaan yang dirancang sesuai aturan UU no 23/2006 ttg administrasi kependudukan. Dengan demikian pengelolaan keuangan jaminan sosial semesta dapat dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan untuk meningkatkan trust terhadap masyarakat sebagai pemilik.

    112. bagus budi says:

      Betul iuran memang wajib dan setiap keluarga memegang polis sebagai pemilik jaminan sosial, oleh karena itu badan penyelenggara harus mutual (nor profit) bukan BUMN, PT dst. yang dapat merampas/menggadaikan kepemilikan jaminan sosial semesta kepada perorangan. Oleh karena itu pengelolaannya harus terpisah dari APBN dan diawasi langsung oleh seluruh rakyat setiap saat. UUD 45 justru menganjurkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang artinya pemerintah harus memfasilitasi untuk menghimpun kewajiban rakyat untuk membayar iuran sosialnya. Bagi yang tidak mampu baru pemerintah yang menalangi iuran tersebut. Sementara jaminan wajib yang ada di Indonesia saat ini salah kaprah meninggalkan semangat Pancasila, yaitu dalam bentuk PT berarti kedaulatan atas jaminan sosial tenaga kerja, pegawai negri, maupun ABRI dirampas oleh perorangan atau kelompok badan bisnis sebagai pemegang saham lain yang diputuskan melalui RUPS secara sewenang-wenang sesuai keinginan para pemegang saham. Dalam agama itu suatu dosa yang besar, semoga para pemimpin penerus perjuangan bangsa ini sadar bahwa rakyat yang menderita selama 60 tahun merdeka ini menuntut dihormati hak kedaulatan sosialnya.

    113. bagus budi says:

      Bentuk badan BPJSN sangaaaat penting karena niat membangun kedaulatan sosial perlu penanganan serius. dalam bentuk PT berarti ada peluang untuk menggadaikan atau menjual kedaulatan sosial rakyat pada perorangan atau badan yang lainnya. melanggar UUD 45 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. rakyat sudah diwajibkan membayar premi tetapi hak kepemilikan ditangan orang lain/ badan lain termasuk asing. Janganlah praktek neoliberalisme di bawa ke alam Pancasila kalau itu terjadi berarti revolusi.

    114. alun says:

      Pemerintah kurang serius menyelesaikan RUU BPJS ini, kasihan rakyat kita, benar2 SADIKIN, Sakit Dikit Miskin, tolonglah pak cepat di realisasikan pelaksanaan SJSN ini, agar kami bisa tenang bekerja ….

    115. Web Seo says:

      Kami berharap ini mendapat tanggapan serius dan juga dilakukan tindakan serius agar bangsa ini cepat maju !!

    116. Muh. Harizal says:

      Andai SBY memperhatikan dan menjalankan SJSN dengan baik…maka itu adalah amalan terakhir beliau yang akan diingat sepanjang masa…tapi kalau tidak…kutukan 230 juta jiwa rakyat indonesia akan tertuju pada beliau

    117. Pelangi says:

      Good article, good structure, good data.

    Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.