Surya Chandra Surapati: Operasional BPJS I Bisa Di 2013

Pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah memasuki masa kritis, karena hanya sekitar 1 (satu) bulan lagi masa sidang untuk membahas RUU BPJS akan selesai. Polemik masalah transformasi di Pansus antara DPR dan Pemerintah serta pro-kontra mengenai manfaat program di masyarakat pun masih mengemuka, bahkan semakin meluas. Menyikapi hal ini, kami mencoba mewawancarai beberapa anggota Pansus BPJS, namun dari sekian banyak anggota Pansus yang coba kami wawancarai, hanya beberapa yang merespon. Salah satunya adalah anggota Pansus BPJS dari Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Surya Chandra Surapati. Berikut kutipan lengkap wawancara IJSI dengan Bapak Surya Chandra Surapati (9/9/2011):

Bagaimanakah perkembangan terakhir pembahasan RUU BPJS? Adakah kesepakatan baru yang dihasilkan pada raker Pansus tanggal 19 Agustus 2011 lalu, terutama terkait bab transformasi?!

Pada rapat pansus 7 September 2011, Pemerintah memaparkan tahapan transformasi PT Askes menjadi BPJS 1. Khusus untuk program kesehatan, BPJS 1 menurut Pemerintah akan dimulai pada Januari 2014. Pemindahan program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian akan diatur dengan PP setelah 2014.

Beberapa minggu lalu Pemerintah mewacanakan perihal tranformasi PT (Persero) Askes ke dalam BPJS I, bagaimana sikap Pansus terkait hal ini?

Sikap pansus masih banyak mempertanyakan hal-hal transformasi tersebut. Perdebatan akan dilanjutkan pada keesokan harinya tanggal 8 Septembar 2011 pukul 1400 WIB. Namun, batal karena sampai pukul 16.45 WIB tidak ada satu orang mentari pun yang hadir. Fraksi PDI Perjuangan akan mengusulkan bahwa operasional BPJS I dilakukan lebih cepat pada 2013. Begitu pula dengan peralihan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian agar serentak dengan UU BPJS, bukan dengan PP.

Kalau tidak salah, pasca raker Pansus BPJS tanggal 19 Agustus 2011 lalu, Pansus BPJS dari pihak DPR mengadakan rapat internal, apakah yang dihasilkan dalam rapat internal tersebut?

Rapat internal mendisikusikan jadwal rapat pansus sampai berakhir pada pengesahan UU BPJS pada rapat paripurna tanggal 20 Oktober 2011. Juga mendiskusikan daftar pertanyaan buat ke 4 BUMN mengenai kesiapan mereka dalam mengantisipasi transformasi.

Pemerintah juga menyampaikan perihal tahapan transformasi Askes yang direncanakan selesai di tahun 2014, bagaimana tanggapan Bapak?

Fraksi PDI Perjuangan akan usul selesai pada 2013. Lebih cepat lebih baik.

Beberapa minggu lalu Pansus BPJS dari DPR mengirimkan surat kepada PT (Persero) Jamsostek yang berisi daftar pertanyaan terkait pembahasan RUU BPJS, apakah surat tersebut juga dikirimkan kepada 3 BUMN lain? Bolehkah kami tahu isi surat tersebut?

Ya dikirimkan kepada 4 BUMN dengan pertanyaan yang sama mengenai sikap dan kesiapan terhadap transformasi. Jumlah modal/aset, karyawan dan program yang dilaksanakan selama ini.

Untuk program Jaminan Kesehatan, Pemerintah menyatakan bahwa BPJS 1 hanya akan menanggung pelayanan kesehatan dasar (tidak mencakup pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan kronis seperti operasi jantung dan cuci darah). Bagaimana tanggapan Bapak?

Saya nyatakan di rapat bahwa perbedaan manfaat tersebut bertentangan dengan UU SJSN pasal 22, sehingga tidak perlu ada istilah manfaat dasar dan premium tersebut. Hal itu akan menjadi perhatian pemerintah terutama Kemkes.

Belajar dari penyelenggaraan jaminan sosial di luar negeri, perluasan cakupan peserta, khususnya sektor informal, merupakan hal yang paling sulit, sudahkah Pansus BPJS memikirkan hal tersebut? Adakah strategi-strategi yang menurut Bapak efektif untuk memperluas cakupan kepesertaan tersebut?

Kalau ada kemauan, disitu ada jalan. Apakah sektor informal yang jumlahnya 2 kali lipat sektor formal akan diabaikan atas alasan sulit? Kalau begitu tidak perlu ada reformasi jaminan sosial di Indonesia yang telah digulirkan sejak tahun 2000.

Apakah UU BPJS nantinya akan memberikan banyak turunan peraturan perundangan seperti UU SJSN? Kita tahu bahwa hampir 7 tahun sejak disahkan, hanya terbit 3 (tiga) peraturan perundangan terkait UU SJSN. Tentunya kita tidak ingin mengulang hal yang sama yang akhirnya menunda akses masyarakat atas program SJSN.

Kalau memang bersifat teknis, maka harus diatur dengan PP, Menteri, atau peraturan BPJS.

Beberapa anggota Pansus BPJS dan Pemerintah menyatakan bahwa yang akan dimulai terlebih dahulu adalah program Jaminan kesehatan dan program lain menyusul kemudian, mengapa demikian? Bukankah hal ini bertentangan dengan UU SJSN yang tidak memerintahkan pentahapan program?

Ya jelas pemikiran seperti ini harus segera dan seringkali kami luruskan karena bertentangan dengan UU SJSN. Yang diamanatkan SJSN hanya soal bantuan iuran yang akan dimulai dengan jaminan kesehatan lebih dulu.

Akhir-akhir ini banyak sekali pro-kontra terkait BPJS dan SJSN, bahkan ada yang mengatakan bahwa UU SJSN dan RUU BPJS adalah titipan asing dan bahwa harusnya SJSN itu menjadi tanggungan negara sepenuhnya tanpa ada kewajiban masyarakat untuk mengiur. Bagaimana menurut Bapak?

Pendapat itu keblinger yang tidak ada dasar sama sekali. Kalau memang NKRI ini sudah maju dan kaya dengan pembayar pajak yang patuh minimal 75% dan komponen iuran jaminan sosial sudah termasuk dalam pajak, baru kita bilang bahwa SJSN menjadi tanggungan negara sepenuhnya.

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to Facebook Post to Google Buzz Post to LinkedIn

Tags: , , , , , , , ,

1 Komentar pada "Surya Chandra Surapati: Operasional BPJS I Bisa Di 2013"

  1. I'm waitiing! ? "@IJSIndonesia: [Wawancara] Surya Chandra Surapati: Operasional BPJS I Bisa Di 2013 | @IJSIndonesia | http://t.co/3iEaNlV |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 × = seventy two

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.