Arsip untuk topik BPJS

Wamenkeu: BPJS Kesehatan Bisa Operasional Januari 2014 Asalkan..

Pemerintah optimistis dapat melaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan pada Januari 2014. Saat ini, pemerintah sudah merampungkan 80 persen peraturan presiden dan peraturan lainnya. Perdebatan paling alot, yaitu terkait besaran dana premi yang harus dibayarkan pemerintah bagi golongan rakyat miskin. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan itu ketika ditemui seusai [...]

Askes Akan Gunakan Dana Awalan BPJS Untuk Pembenahan Internal

PT Askes (Persero) mengharapkan modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditentukan sekitar Rp2 triliun dapat dimanfaatkan untuk pembenahan internal perusahaan. Direktur Operasional Askes Umbu Marambadjawa Marisi mengatakan perlu ada penambahan kantor, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi (IT) untuk mendukung proses transformasi menjadi BPJS. Dia mengatakan akan ada lonjakan jumlah peserta yang dilayani [...]

Askes dan Jamsostek Siapkan Roadmap Transformasi BPJS

PT Askes dan PT Jamsostek dengan supervisi dari Kementerian BUMN menyiapkan roadmap transformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan waktu dua tahun yang diamanatkan UU BPJS untuk mulai beroperasinya kedua badan tersebut bukanlah waktu yang panjang. “Transformasi kelembagaan harus dipersiapkan secara matang dan seksama, sehingga PT Askes dan [...]

Pemerintah Optimis Dana Awalan BPJS Cair Pada 1 November 2012

Pemerintah akan mengajukan alokasi dana Rp4 triliun pada APBN-P 2012 untuk jaminan kesehatan dasar dan jaminan ketenagakerjaan. Menko Kesra Agung Laksono menuturkan, dana tersebut akan teralokasi 1 November 2012. Dia juga mengatakan diperlukan data yang akurat untuk penerima bantuan BPJS tersebut. “99 persen dana Rp2 triliun akan teralokasi 1 November 2012. Namun diperlukan data yang [...]

Kadin Minta Pemerintah Libatkan Stakeholder Susun PP UU BPJS

[JAKARTA] Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan, James T Riady, meminta pemerintah agar segera menyusun peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP)  untuk melaksanakan UU 24 / 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan dalam menyusun peraturan pelaksana seperti PP yang dimaksud pemerintah harus melibatkan sejumlah [...]

Peraturan Pelaksana UU BPJS Hanya Bisa Diajukan Kementerian Terkait

Jakarta, Info Publik - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang, menyatakan aspek legal operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam pengajuan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hanya bisa dilakukan oleh kementerian terkait. “Kedua BPJS dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berperan sebagai operator akan memberikan masukan dari masing-masing RPP,” kata [...]

Page 5 of 52« First...«34567»...Last »

Konsultan. Sosialisasi. Penelitian. Pelatihan.